TribunJambi/

Diskriminasi di Imigrasi: Larang Pria Bercelana Pendek, Perempuan Tidak

KANTOR Imigrasi Jakarta Timur yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Diskriminasi di Imigrasi: Larang Pria Bercelana Pendek, Perempuan Tidak
TRIBUNJAMBI/TEGUH SUPRAYITNO
Ilustrasi 

Oleh: Arfi Bambani, Warga Duren Sawit DKI Jakarta

 
KANTOR Imigrasi Jakarta Timur yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia justru melakukan diskriminasi manusia berdasarkan pakaian dan jenis kelamin. Entah sejak kapan, kantor yang bersebelahan dengan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ini melarang laki-laki bercelana pendek memasuki kantor tersebut.

Saya yang datang untuk keperluan mengambil paspor anak adalah salah satu yang dihadang masuk karena mengenakan celana pendek selutut dan bersandal jepit kulit. Saya lalu protes, bertanya apa dasar larangan atas warga negara yang mengenakan celana pendek hendak memasuki gedung yang dibiayai oleh pajak rakyat ini. Saya lalu disuruh ke depan, membaca sebuah standing banner yang berdiri di depan pintu masuk.  Menariknya, istri saya yang mengenakan rok mini malah boleh masuk ke dalam kantor.

Larangan tersebut dipampangkan di depan pintu masuk kantor. Saya yang berkunjung pada Selasa, 26 Agustus 2014, menyaksikan standing banner yang bertuliskan "Dilarang Masuk: Bagi Pemohon/ Tamu yang Memakai Sendal Jepit/ Celana Pendek". Di bawah tulisan tersebut terdapat enam gambar.

Tiga gambar di baris atas memiliki tanda silang berwarna merah. Gambar pertama adalah perempuan mengenakan tank top dan hot pants; gambar kedua, gambar sepasang sandal jepit; dan ketiga, gambar orang (tanpa jelas jenis kelamin) bercelana pendek selutut dan memakai sandal jepit.

Sementara tiga gambar di baris bawah diberi tanda centang berwarna putih. Gambar pertama adalah perempuan yang mengenakan kemeja kasual; gambar kedua, gambar sepatu kulit; dan gambar ketiga, gambar orang bercelana panjang dan bersepatu. Kemudian di bagian pojok paling bawah terdapat tulisan "Kantor Imigrasi Klas 1 Jakarta Timur".

Saya masih tetap protes. Saya tanya, itu aturan dari mana? Apakah dibuat Menteri Hukum atau kepala kantor? Saya lalu diberikan nomor telepon pengaduan. Saya lalu menelepon nomor itu dan memperkenalkan diri warga negara yang kebetulan pula seorang jurnalis. Saya menyampaikan protes atas aturan yang diskriminatif ini. Saya lalu diminta menemui Miharno yang mengaku seorang kepala bagian di Kantor Imigrasi. Saya yang bercelana pendek pun masuk ke dalam gedung dengan dikawal seorang petugas pengamanan.

Kepada Miharno, saya menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi ini melanggar hak konstitusional warga negara untuk bebas berpakaian seperti apa saja, sepanjang tidak dilarang berdasarkan Undang-undang Pornografi. Kantor Imigrasi, kata saya, adalah kantor pelayanan publik, yang seharusnya melayani semua warga negara tanpa memandang apapun pakaiannya. Tak lupa saya bercerita soal almarhum Presiden Abdurrahman Wahid yang bercelana pendek dan bersandal jepit di Istana Presiden.

Tak lama, masuklah dua pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Timur lagi, yang menurut Miharno, salah satunya adalah atasannya. Atasannya ini bernama Edi Mariyono.

Kepada ketiga orang itu, saya memperkenalkan diri lagi sebagai seorang warga negara yang kebetulan juga seorang jurnalis di Viva.co.id. Saya menceritakan lagi kronologi saya dilarang masuk. Saya kembali mempertanyakan, apa dasar aturan pelarangan orang berpakaian tertentu untuk masuk ke dalam gedung yang dibiayai oleh pajak rakyat ini.

Halaman
12
Editor: fifi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help