• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Jambi

Fattah Didakwa Dua Pasal

Rabu, 21 Agustus 2013 09:52 WIB
Fattah Didakwa Dua Pasal
TRIBUNJAMBI/KURNIA PRASTOWO ADI
Abdul Fattah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Abdul Fattah, Bupati Batanghari memilih tak menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) saat diberikan kesempatan majelis hakim mengajukan eksepsi (keberatan) dalam sidang perdana kasus dugaan pengadaan Damkar Kabupaten Batanghari tahun 2004, di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (20/8).
Berkemeja motif garis dengan rangkapan lengan panjang, berpeci hitam dan berkacamata, Fattah terlihat tenang duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor, dan mendengarkan dakwaan JPU setelah majelis hakim dengan Ketua Eliwarti membuka persidangan, pukul 10.00 WIB. Selama 60 menit, dia mendengarkan dakwaan JPU. 
Usai dakwaan, Eliwarti memberikan Fattah kesempatan mengajukan keberatan. Namun setelah berkonsultasi dengan Nelson Fredi dan Meli Cahlia, penasihat hukumnya, Fattah memutuskan tak mengajukan eksepsi. "Terdakwa dan penasihat hukum tidak menanggapi. Jadi selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum," kata Eliwarti meneruskan sidang.
Dalam dakwaannya, JPU masing-masing Alex Rahman dan Saut Tambunan mendakwa Fattah melanggar dua pasal. Yakni, dakwaan primair Pasal 2  jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dakwaan subsidair Pasal 3 perundangan sama. Dalam dakwaannya, JPU menuduh terdakwa bersalah karena menandatangani Perda APBD tahun 2004, yang mencantumkan proyek pengadaan mobil Damkar di dalamnya. Dengan adanya tanda tangan itu, ada perubahan Rp 1,210 miliar karena biaya pengadaan mobil Damkar kemudian dimasukkan ke Daftar isian Proyek Daerah.
JPU juga menyebutkan ada surat penunjukkan langsung pengadaan mobil Damkar yang ditandatangani ketua panitia pengadaan, dan kemudian ditandatangani terdakwa Fattah. Karena tanda tangan itu, Pimpro pengadaan Damkar Syargawi melakukan kegiatan pengadaan, dengan harga borongan Rp 1,198 miliar dengan masa kerja 15 hari kalender.
"Padahal secara sadar, terdakwa mengetahui mobil  mobil damkar V80 ASM sudah ada lebih dahulu sebelum proses pengadaan," ujar JPU. "Surat pembentukan panitia dibuat sebagai formalitas saja," lanjutnya. Dalam kasus Damkar Batanghari, JPU mengatakan dua terdakwa lainnya, yakni Kadis Perkotaan Usman Tarudjin dan Syargawi sebagai pimpinan proyek telah divonis dalam persidangan terpisah.
Setelah memberikan kesempatan dua pihak, Eliwarti akhirnya memutuskan melanjutkan sidang pekan depan, Selasa (27/8) dengan agenda pembuktian. Eliwarti mengatakan secara keseluruhan ada 19 orang saksi, ditambah saksi meringankan yang diajukan terdakwa. Majelis hakim meminta JPU menghadirkan tiga atau empat saksi.
Pantauan di lokasi, massa pendukung datang mendampingi Fattah ke Pengadilan Tipikor sejak pukul 09.00 WIB. Pukul 09.50 WIB, Fattah didampingi penasihat hukumnya memasuki ruang persidangan. Fattah terlihat santai, dan wajahnya tampak tenang.

Penulis: duanto
Editor: fifi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
302642 articles 5 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas