TribunJambi/

Gelapnya Seleksi Komisi Informasi di Jambi

Panitia seleksi Komisi Informasi Provinsi Jambi sudah mengumumkan 15 nama calon anggota

Oleh Nurul Fahmy

Panitia seleksi Komisi Informasi Provinsi Jambi sudah mengumumkan 15 nama calon anggota yang bakal diuji kelayakan dan kepatutannya sebagai komisioner KIP di DPRD Jambi. Namun celakanya, sebagai lembaga yang akan menjalankan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, proses seleksi yang dilakukan oleh pansel justru tidak mencerminkan keterbukaan informasi publik yang akan diselenggarakan di negeri ini.

Meski pansel bukan bagian dari Komisi Informasi, namun sebagai penyelenggara, mereka seharusnya patut menjadi tongkat, hulu dan cermin bagi calon anggota KIP dalam menerapkan prinsip transparansi di berbagai bidang. Pansel dibentuk setelah lahir UU NO 14 Tahun 2008. Sebagai sebuah lembaga non permanen yang perannya sangat vital, Panitia seleksi KIP Provinsi Jambi dengan demikian juga musti taat dan patuh terhadap amanat Undang-Undang tersebut. Sebab saya katakan, ketertutupan informasi, utamanya dari lembaga negara atau badan publik, merupakan pembangkangan terhadap hak asasi dan konstitusi yang jelas-jelas termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945.

Apalagi, ketua pansel KIP adalah Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jambi. Sebuah lembaga resmi yang dinaungi oleh sistem pemerintahan yang oleh lembaga survey Indonesia Governance Index (IGI) pada 2012 lalu, ditempatkan diurutan ke empat secara nasional sebagai lembaga pemerintah yang transparan, karena telah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dengan baik. Namun dalam soal ini, pansel justru tidak mencerminkan sama sekali hasil survey yang membanggakan itu. Panitia seleksi yang terdiri dari perwakilan berbagai elemen ini tidak menunjukkan niat baik dalam proses transparansi publik.

Bagaimana tidak, sejak awal proses seleksi administrasi, pansel tidak mencantumkan keterangan apa dan mengapa pelamar yang bersangkutan tidak lulus dalam seleksi administrasi. Ada sekitar 66 orang pelamar yang terdaftar secara online, yang identitasnya hanya dapat diketahui oleh panitia seleksi. Tanpa mengumumkan kepada publik dimana letak kekurangan sebagian calon anggota itu, pansel kemudian mewartakan pilihan mereka dalam bentuk pariwara di media, dan tersebutlah 36 orang dari 66 peserta pelamar itu yang harus menjalani tes tertulis, sebagai betuk terpilihnya dia dalam seleksi kelengkapan bahan oleh Pansel.

Ketiga puluh enam orang calon anggota yang lolos bahan itu harus dan musti ikut tes tertulis, jika ingin masuk dalam tahap seleksi selanjutnya. Persoalan pertama ini muncul, para calon anggota, baik yang lulus secara administrasi maupun yang tidak, telah "dikebiri hak-nya untuk tahu", tentang apa dan mengapa gerangan mereka terpilih atau tidak terpilih oleh pansel dalam seleksi itu. Tidak sedikitpun pansel menyatakan mukadimah alasan mereka saat menyatakan 30 orang peserta lainnya tidak bisa ikut tes tertulis atau gagal pada seleksi awal.

Kita bisa pahami, seleksi bahan dapat dengan mudah dibuktikan dengan cara membeberkan ketidaklengkapan persyaratan peserta oleh pansel. Tapi, soal yang mudah ini saja tidak serta merta dilakukan oleh pansel, meski di forum terbatas sekalipun, di hadapan para peserta yang telah bersusah payah memasukan bahan mereka ke pansel. Memang, dalam syarat dan ketentuan bagi para pelamar dicantumkan kalimat semacam argumen pansel, sebagai tameng, jika nantinya hasil keputusan mereka dinilai tidak obyektif. Kalimat itu berbunyi, "Keputusan Pansel Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2013-2017 tidak dapat diganggu gugat". Meski itu hak pansel, namun bagaimanapun kalimat tersebut sama sekali tidak mencerminakan prinsip-prinsip demokrasi, bahkan cenderung otoritarian, mengingat helat atau seleksi ini bukan diadakan oleh korporasi, kantor swasta atau perkebunan partikelir, tapi oleh sebuah lembaga pemerintah, badan publik yang sepenuhnya harus taat kepada azas transparansi dan pelibatan publik (partisipasi).

Dalam sebuah kesempatan, sebelum ujian tertulis, seorang calon anggota bertanya kepada ketua pansel yang saat itu dijabat oleh Asvan Deswan. Dia bertanya mengapa tidak ada keterangan atau pernyataan tentang 30 orang anggota lainnya yang tidak lulus bahan itu. Dan apakah artinya, 36 orang yang akan ikut ujian tertulis, data-data adminsitrasi berserta segala portofolionya benar-benar memenuhi syarat?

Pada dasarnya, keberadaan 36 orang peserta yang lulus ujian bahan itu adalah jawaban untuk pertanyaan kedua. Namun, dalam prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi, yang diperlukan bukanlah kesimpuan atas sebuah kondisi atau situasi, tapi jawaban yang formal dan praktis dapat dipertanggungjawabkan. Lacurnya, ketua pansel saat itu hanya mengatakan, dengan duduknya 30 orang itu sebagai peserta tertulis, maka artinya bahan-bahan mereka lengkap dan memenuhi syarat. Betulkan demikian?

Memang, ada upaya pansel menyediakan ruang bagi publik untuk terlibat dalam pengawasan seleksi itu. Pansel menyediakan ruang aspirasi bagi masyarakat untuk memberi masukan kepada mereka atas rekam jejak para pelamar. Namun sejauh ini, ruang itu hanya menjadi semacam formalitas atau kotak hitam, yang tidak diketahui sama sekali apa isinya. Siapakah yang telah memberi masukan tentang apa, dan terhadap siapa. Tidak ada sama sekali, hingga terpilihlah 30 orang anggota yang lulus tes tertulis.

Halaman
12
Editor: esotribun
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help