• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 1 Agustus 2014
Tribun Jambi

Angka Kredit Macet PNS Kecil

Rabu, 10 Juli 2013 09:53 WIB

TRIBUNJAMBI.COM -PEMBERIAN kredit kepada Pegawai Negeri Sipil disukai bank karena hal tersebut karena tingkat kemacetan kredit PNS lebih kecil dari nasabah umum.
Manager Operasional BRI Cabang Jambi, Feisal Errick Mahisya mengatakan, nasabah PNS bisa dikatakan merupakan nasabah potensial BRI. Apalagi BRI merupakan satu di antara bank pemerintah yang memberikan pendanaan serta fasilitas payroll (pembayaran gaji lewat bank) pegawai negeri sipil.
Namun Feisal tak bisa menyebutkan jumlah nasabah PNS secara persentase karena setiap bank pemerintah memiliki bagian khusus menangani pembiayaan gaji serta kredit.
"Bisa dikatakan risiko macet dari nasabah PNS sebesar 1 persen, karena secara pemberian kredit pihak bank mengetahui kemampuan bayar nasabah yang dilihat dari besaran gaji yang diterimanya," kata Feisal, Senin (8/7).
Biasanya kredit macet terjadi karena cicilan perbulan melalui pemotongan gaji oleh bendahara instansi tersebut.
"Ini nggak semua instansi, hanya beberapa. Kadang ada bendahara instansi yang biasa melakukan pemotongan dari gaji nasabah PNS dan menyetorkannya terlambat dari jadwal jatuh tempo sesuai akad atau perjanjian dengan bank bersangkutan," katanya.
Adapun agunan yang biasa dipakai oleh nasabah PNS di BRI merupakan Surat Kerja (SK) yang biasa dapat dilihat lama sisa kerja nasabah tersebut, serta kemampuan bayar nasabah dari gaji yang diterima sesuai golongan yang tertera.
Menurut Feisal besaran pinjaman terhadap bank juga disesuaikan dengan pengajuan nasabah. Setiap pengajuan tak semuanya diberikan sesuai permintaan, namun bank melihat lama masa aktif bekerja serta kemampuan bayar dari gaji nasabah.
Feisal mencontohkan, misal nasabah PNS memiliki gaji sebesar Rp 6 juta dan ditambah beberapa tunjangan yang didapat nantinya besaran cicilan per bulannya diambil sekitar Rp 3 juta untuk angsuran.
"Plafon yang kita berikan untuk nasabah PNS sebesar Rp 120 sampai 200 juta, namun ada beberapa yang hanya mendapat pinjaman di bawah Rp 100 juta, karena dari analisis kemampuan bayar kembali yang dilihat," katanya.
Saat ditanya mengapa BRI lebih menyasar PNS, menurut Feisal, pertimbangannya murni bisnis.
Menurutnya rata-rata nasabah PNS meminjam dana biasanya untuk renovasi rumah, pendidikan serta usaha.
Pemimpin Panin Bank Cabang Jambi Djohan mengatakan nasabah PNS cukup potensial, namun Panin Bank tidak memberi besaran porsi khusus.
"Kita tidak mengkotak‑kotakan berapa porsi nasabah dengan profesi PNS, malahan kita terima sebanyak‑banyaknya nasabah dengan profesi tersebut," ungkapnya.
Menurutnya untuk agunan yang diterima Bank Panin bukanlah SK, namun surat‑surat berharga seperti sertifikat tanah serta sertifikat rumah.
Selain itu, pembiayaan ataupun kredit dikatakan Djohan lebih kepada pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan pembelian mobil ataupun rumah.
"Kalo untuk nasabah PNS, kebanyakan di kita lebih kepada pembiayaan konsumtif. Nasabah melakukan pinjaman untuk pembelian mobil ataupun rumah untuk investasi," katanya.
Jumlah pinjaman yang biasa dilakukan nasabah PNS dikatakan Djohan disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah, yang dilihat juga dari besaran gaji yang dimiliki, ditambah pula pendapatan di luar gaji seperti usaha ataupun memiliki kebun. Minimal plafon yang diberikan Panin Bank sebesar Rp 60 juta untuk seluruh nasabahnya.
"Kita nggak bisa bilang berapa biasa pinjaman yang sering diajukan nasabah PNS tersebut, namun minimal plafon dari kita sebesar Rp 60 juta," katanya.
Besaran kredit macet PNS di Panin juga kecil. Djohan menyebutkan secara persentase sebesar 1 persen. Itupun bukan dikarenakan nasabah tak bisa bayar melainkan keterlambatan dari jadwal tempo.
"Nggak semua tepat waktu melakukan pembayaran namun tak begitu besar, karena biasanya banyak juga yang dahulunya menjabat sebagai kepala dinas kemudian mendapat pemindahan tugas dengan jabatan lebih rendah dari jabatan sebelumnya, sehingga berdampak terhadap kemampuan pembayaran cicilannya pada bank, namun tetap terbayar," katanya. (hdp/tyo)

Penulis: ekoprasetyo
Editor: deddy
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas