Sabtu, 31 Januari 2015

Celah Kebijakan Impor Daging Sapi

Selasa, 5 Februari 2013 09:17 WIB

Celah Kebijakan Impor Daging Sapi
net
ilustrasi

Luthfi yang juga anggota Komisi I DPR diduga menggunakan pengaruhnya dalam penentuan kebijakan di Kementerian Pertanian terkait pemberian kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama. Menteri Pertanian Suswono serta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro menepis tudingan itu. Menurut mereka, penentuan kuota impor daging sapi dilakukan transparan. Tidak ada yang bisa memengaruhinya. Sistem pengurusan rekomendasi dan izin impor sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya intervensi dalam penentuan rekomendasi.

Bagaimana sistem dibangun, dan di mana saja celahnya?  Sebelum lahir Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kewenangan pemberian perizinan impor daging sapi sepenuhnya ada di tangan Kementan. Mulai dari seleksi administrasi, syarat teknis, hingga pemberian rekomendasi sekaligus izin impornya.

Ketika itu, berbagai praktik penyimpangan terjadi, tetapi tak sampai heboh. Kasus manipulasi surat izin impor juga beberapa kali terjadi. Misalnya, dalam catatan Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, saat ini ada selisih data impor daging di Kementan dan Bea dan Cukai mencapai 20.000 ton.

Setelah ada perubahan, mekanisme pengurusan izin impor menjadi seperti saat ini. Pengusaha yang mau mengimpor harus memenuhi syarat administratif dan teknis perusahaan serta mendapatkan penetapan sebagai importir terdaftar (IT) di Kemendag. Pada tahap ini muncul peluang terjadinya manipulasi oleh para pelaksana teknis di lapangan. Upaya mempersulit juga terjadi.

Agar bisa mengimpor daging, pengusaha harus punya izin impor. Untuk itu, mereka terlebih dulu harus mengantongi rekomendasi izin impor (rekomendasi persetujuan pemasukan/RPP). Importir harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Seleksi administrasi di sini juga memberi peluang adanya penyimpangan, meski nilainya tidak besar.

Sambil semua itu berjalan, pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Menko Perekonomian yang dihadiri Kementan, Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan asosiasi menetapkan besaran kuota impor daging sapi secara nasional. Tentunya setelah mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan.

Ditetapkan kuota impor daging sapi secara nasional, kemudian harus diturunkan per perusahaan. Ini dilakukan pada Rapat Tim Teknis lintas sektoral, terdiri dari Kementan, Kemendag, dan Kemenperin.

Halaman12
Editor: fifi
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas