• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribun Jambi

Banyak Pejabat Jambi Terbelit Kasus

Minggu, 29 Juli 2012 09:49 WIB
Banyak Pejabat Jambi Terbelit Kasus
tribunjambi/dok
Syahrasaddin dan mantan Sekda AM Firdaus yang tersangkut kasus korupsi pramuka
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Konsentrasi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mendongkrak pendapatan APBD agar tak tergantung dana bagi hasil migas dan memikirkan soal WTP, agaknya bakal terpecah. Menyusul terbelitnya sejumlah pejabat terasnya dalam sejumlah kasus. Apalagi kasus yang membelit pembantunya sebagian besar kasus dugaan korupsi.


 Bersama narkoba dan perjudian, kasus korupsi menjadi prioritas penegakan hukum pemerintahan SBY. Terbaru, Kejati Jambi menetapkan Sepdinal, Kepala Dinas Peternakan menjadi tersangka dugaan korupsi dana Kwarda Pramuka Jambi 2009- 2011 yang berpotensi merugikan negara Rp 7 miliar. 

 Sepdinal belum bisa dimintai konfirmasi dalam kasus yang juga menyeret AM Firdaus, mantan Sekdaprov Jambi, saat itu menjabat bendahara Kwarda Pramuka Jambi. Kasus ini berkenaan dengan penggunaan dana bagi hasil kerja sama lahan Pramuka yang berasal dari pencandangan yang diberikan Pemprov Jambi kepada Kwarda Pramuka, yang dikerjasamakan dengan PT Inti Indo Sawit Subur, mulai tahun 2000-2011.

 Selain Sepdinal, pada April lalu, Kejati Sungaipenuh juga menetapkan Hasvia sebagai tersangka dana bencana alam Kota Sungaipenuh senilai Rp 300 juta dari total bantuan pihak ketiga sebesar Rp 1 miliar. Hasvia saat itu membantah informasi penetapan tersangka, meski mengakui sempat diperiksa Kejari.


 Belakangan dalam kocok ulang kabinet HBA, awal Juni lalu Hasvia terpental dari kursinya dan menduduki jabatan staf ahli gubernur. Nasib agak berbeda dialami Al Haris, Kepala Biro Umum Pemprov Jambi. Dia tetap bertahan di posisinya. Al Haris sendiri juga terseret kasus hukum, meskipun berstatus saksi dalam kasus SPPD fiktif 2010 dengan terdakwa Usup, mantan Kepala Biro Umum Pemprov Jambi.

 Di persidangan Pengadilan Tipikor, Al Haris bersaksi dirinya dalam kapasitas Kabag Rumah Tangga hanya bertugas memverifikasi dan meneliti kelengkapan berkas SPPD. Kondisi itu mengundang komentar kalangan aktivis di Jambi. Mereka menyebut ada yang salah dalam kabinet HBA, dan proses pemilihan pembantunya.

 "Pemprov Jambi sudah salah pilih kabinet. Itu terlihat dari banyaknya petinggi Jambi yang jadi tersangka," ujar Jamhuri, aktivis LSM Sembilan Jambi, Sabtu (28/7). Ia mengatakan, ada dua dua fenomena yang harusnya menjadi perhatian utama. Selain banyaknya pejabat dan mantan pejabat Jambi yang terbelit kasus.

 
Jamhuri, aktivis dari LSM Sembilan berharap langkah Kejati yang semakin galak dalam pengusutan kasus korupsi di Jambi jangan sebentar. Namun dia berharap penegakan hukum tidak terputus hanya pada penetapan status tersangka saja. Tapi sebutnya harus masuk ke meja hijau. 

 "Jangan seperi kasus Agus Sunara ini. Tahun 1997 lalu sudah jadi tersangka kasus yang sama, tapi tidak ada kelanjutannya," sindirnya. 

 Ia mendesak Pemprov Jambi agar mencari figur baru menggantikan pejabat yang menjadi tersangka. Kendati belum diputus bersalah secara hukum namun menurutnya pejabat itu sudah tidak lagi mencerminkan birokrasi yang bersih. 




Penulis: muhlisin
Editor: rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
75392 articles 5 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas