Apa Kabar Hutan Kita

KABAR tentang penjarahan hutan di Provinsi Jambi terus terdengar. Puluhan ribu kubik hutan dari kawasan Hutan Produksi bahkan dari kawasan hutan lindung dibabat orang-orang tak bertanggung jawab.

Teranyar, Tribun mengabarkan tentang penjarahan di Hutan Produksi Terbatas (HPT) eks-Hatma Hutani di Lubuk Kambing Kecamatan Renang Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tebo.

Sejauh ini belum satupun aktor intelektual dari penjarahan hutan ini yang berhasil dibekuk aparat berwajib. Seperti halnya kasus terbaru ini, yang dipolisikan hanya dua warga yang mengaku membeli lahan di kawasan hutan produksi dari warga setempat. Ada juga yang mengaku hanya sebagai penjaga lahan, sedangkan sang pemilik berada entah di mana.

Dua warga yang ditangkap itu, hanya segelintir dari pembalak kelas teri. Tak percaya? Lihat saja kondisi di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh saat ini. Ribuan hektare pohon-pohon di sana sudah habis. Demikian pula di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Dua Belas.

Kini imbasnya mulai dirasakan masyarakat. Di Kerinci misalnya, belakangan ini sering terjadi banjir, banjir bandang, dan longsor. Memang daerah satu ini rawan bencana alam, namun intensitasnya pada beberapa tahun terakhir meningkat, terutama soal banjir.

Begitu pun di Tebo, sejumlah desa di sepanjang bantaran sungai di Tebo kerap menjadi langganan banjir sejak lima tahun terakhir. Seperti yang dialami warga Desa Suo-suo, yang desanya berdekatan dengan taman nasional bukit tiga puluh.

Tidak hanya merugikan lingkungan, selain terganggunya ekosistem dan rantai makanan, masyarakat di pinggiran hutan kerap mendapat serangan dari binatang liar; harimau, beruang bahkan kawasan gajah. Tentunya ada penjelasan logis terkait tingkat hewan liar yang dilindungi itu. 

Tingginya aksi perambahan hutan, menyebabkan hewan carnivora ini kehilangan mangsanya, lantaran semakin sempitnya lahan berburu. Demikian dengan kawanan gajah, mereka terpaksa memasuki areal perkebunan dan pemukiman warga, karena kawasan itu sebenarnya jalur lintas mereka, sewaktu masih hutan belantara.

Belum lagi nasib sanak kito yang telah menghuni hutan belantara sejak nenek moyangnya dulu. Orang Rimba, yang lebih dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), yang hidupnya sangat tergantung pada kekayaan alam di hutan, kini dipaksa "mengemis" di jalanan kota.

Pemandangan orang rimba di Kota Jambi yang berkelompok, mendatangi rumah warga, mengemis di jalanan, tidur di taman kota, bukan lagi menjadi hal aneh.

Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Berawal dari perambahan hutan, yang memiliki segudang efek negatif bagi lingkungan alam dan sosial. Pemerintah, jika bersikap menunggu keajaiban, tentu hanya akan menunggu datangnya bala bencana. 

Sentuhan tangan dan pemikiran cerdas dari para kaum muda, alim ulama, cerdik pandai di Provinsi Jambi ini sangat dibutuhkan. Jangan menunggu besok, segera kita bersama mencegah sebelum benar-benar terlambat. (*)