Hobi Travelling Pemerintah

DI tengah gonjang-ganjing defisit anggaran pemerintah pusat akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, muncul berita mengejutkan sekaligus menyakitkan bagi rakyat yang mendengarnya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak DPR RI untuk memangkas alokasi anggaran pemerintah yang dipakai untuk biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) di semua kementerian dan lembaga negara di tahun 2012.

Mengejutkan bukan karena desakan agar dewan memangkasnya, namun saat biaya perjalanan itu diungkapkan. Bagaimana tak terkejut, ternyata hanya untuk urusan perjalanan dinas PNS di kementerian saja, negara harus merogoh kocek Rp Rp 23,9 triliun di tahun 2012.

Dari besarnya uang yang dipakai saja, jumlahnya sungguh luar biasa. Coba bandingkan dengan biaya pembangunan jembatan termegah di Indonesia, yakni jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa Timur dan Pulau Madura. 

Jembatan itu hanya membutuhkan dana Rp 4,5 triliun. Jadi biaya perjalanan atau travelling para PNS di kementerian selama setahun bisa dipakai untuk membuat 5 buah jembatan Suramadu. Luar biasa bukan?

Anggaran untuk perjalanan dinas PNS terus membengkak setiap tahun. Dalam APBN 2009, alokasi belanja perjalanan sebesar Rp 2,9 triliun. Seolah kurang puas, angka melonjak dalam APBNP 2009 menjadi Rp 12,7 triliun. Angka itu kembali membengkak menjadi Rp 15,2 triliun dalam realisasinya.

Kondisi yang sama terjadi di tahun 2010. Anggaran perjalanan sebesar Rp 16,2 triliun dalam APBN membengkak menjadi Rp 19,5 triliun dalam APBNP.

Alokasi tahun 2011 semakin besar. Dalam RAPBN dialokasikan Rp 20,9 triliun. Namun pemerintah dan DPR justru menetapkan menjadi Rp 24,5 triliun pada APBN 2011.

Namun yang membuat miris adalah maraknya berita mengenai dugaan korupsi berkedok perjalanan dinas.   

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terjadi peyimpangaan anggaran sebesar Rp 73,5 miliar di tahun 2009 dan Rp 89,5 miliar di tahun 2010.

Memang terasa aneh ketika di era teknologi informasi yang canggih seperti sekarang, para pejabat kita masih memerlukan biaya besar setara lima Jembatan Suramadu hanya untuk jalan-jalan saja. 

Jika keperluannya hanya sekadar koordinasi dengan pejabat di daerah, sarana teleconference sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jangankan para pejabat, murid-murid SD sekarang pun sudah cukup familiar dengan program semacam ini untuk sekadar mengobrol dengan teman mereka yang bera di daerah lain. 

Apakah sedemikian hobinya mereka sehingga biaya perjalanan tak bisa dipangkas lagi. Kebijakan pemerintah ini sungguh mengundang keprihatinan rakyat yang dituntut berhemat untuk mengurangi beban APBN. 

Di satu sisi rakyat dituntut menghemat pemakaian BBM subsidi untuk menghemat uang negara namun di sisi lain pemerintah justru menghamburkan uang negara hanya untuk urusan jalan-jalan yang sebenarnya bisa disiasati. 

Kini rakyat hanya bisa menunggu apakah DPR RI menanggapi seruan untuk memangkas dana jalan-jalan itu. Namun mngingat DPR kita juga memiliki hobi yang sama, nampaknya akan harapan rakyat untuk menghemat anggaran negara semakin tipis saja.   (*)