• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 16 September 2014
Tribun Jambi

Mayoritas Spanduk Politik di Kota Jambi Ilegal

Selasa, 1 Mei 2012 09:31 WIB
Mayoritas Spanduk Politik di Kota Jambi Ilegal
tribun jambi/aldino
Spanduk-spanduk yang banyak terpasang di jalan-jalan protokol di Kota Jambi
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Hendri Dede Putra

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Maraknya reklame dalam bentuk baliho dan spanduk politik di Kota Jambi diakui pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi adalah ilegal.

Secara umum baliho maupun spanduk yang terpasang di beberapa jalan di Kota Jambi banyak yang belum mendaftar di Dispenda Kota Jambi alias ilegal. 


 Padahal sesuai aturannya, reklame yang dipasang di jalan- jalan utama harus mendaftar di dispenda. Tak hanya itu, pihak yang memasang iklan juga harus membayar biaya pajak iklan kepada pemerintah.

 Terkait pajak dalam pemasangan reklame, menurut Kasi Penetapan Pajak Dispenda Kota Jambi Sarbaini, biaya pajak reklame tergantung nilai strategis tempatnya dan masa kontrak. 

 "Untuk reklame ukuran 4x6 satu tahun dikenakan pajak Rp 5.760 juta, dan untuk baliho ukuran 3x3 besaran pajak Rp 13.500 per hari," Sarbaini. 

 Kabid Pengendalian, Penyuluhan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi, Iqbal Octaviansyah kepada Tribun, mengatakan baliho maupun spanduk yang terpasang tersebut seharusnya sudah terdaftar di Dispenda kota Jambi. "Banyak pemasang atau advertising yang belum mendaftar, padahal reklame sudah lama terpasang," katanya, Senin (30/4).


 Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 05 tahun 2011 tentang pajak daerah, ditindaklanjuti peraturan Wali Kota Jambi nomor 22 tahun 2011 tentang peraturan pelaksanaan pajak reklame, secara tegas dikatakan tentang tatacara pemasangan reklame pasal 10. 

 Dalam aturan itu tertulis setiap orang/badan yang akan menyelenggarakan pemasangan reklame yang bersifat insidentil harus mendaftar kepada dinas pendapatan.

 Jika mengacu aturan itu, pihak tertentu dilarang memasang reklame tanpa tanda daftar. Dalam peraturan nomor 22 tahun 2011 tersebut ditegaskan larangan memasang reklame melekat dalam bentuk stiker atau pada jalan jalan protokol atau jalan utama, dan tidak dibolehkan memasang umbul-umbul, vertical banner dan atribut partai politik serta atribut organisasi di sekitar kantor dinas, rumah dinas, dan lokasi taman kota.

 Terkait masih banyaknya reklame ilegal di Jambi, Dispenda Kota Jambi dalam waktu dekat akan meyurati setiap biro jasa iklan agar segera mematuhi peraturan tersebut. 
Dispenda juga mengharapkan peran camat serta lurah untuk ikut memantau daerah pemasangan yang tidak sesuai ketentuannya. "Yang tidak ada pemberitahuan, pihak advertising harus mencabutnya," ujarnya. (hid)




Penulis: hendri dede
Editor: rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
68497 articles 5 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas