A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Tambang Batu Bara di Batanghari Bermasalah - Tribun Jambi
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 17 April 2014
Tribun Jambi

Tambang Batu Bara di Batanghari Bermasalah

Rabu, 7 Maret 2012 15:52 WIB
Tambang Batu Bara di Batanghari Bermasalah
TRIBUNJAMBI/SUANG SITANGGANG
Anggota DPRD Batanghari sidak ke bekas galian PT BEI yang belum direklamasi


TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN ‑ Komisi III DPRD Batanghari bersama pimpinan dewan, yang melakukan sidak ke perusahaan batu bara yang beroperasi di Batanghari, Senin (5/3), menemukan sejumlah pelanggaran. Di antara pelanggaran tersebut adalah persoalan reklamasi, jaminan reklamasi, hingga dokumen amdal.

Saat mengunjungi PT Bubuhan Multi Sejahtera, yang sudah lebih setengah tahun berproduksi di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, dewan menemukan perusahaan itu ternyata belum menyetor dana jaminan reklamasi. Eko, Kepala Tehnik Tambang PT BMS, tak menyangkal adanya kesalahan itu.

"Soal dana jaminan reklamasi sampai sekarang belum (disetorkan). Masih dalam proses di Dinas ESDM Kabupaten Batanghari," kata Eko. Namun dia tidak menjelaskan proses yang diungkapkannya. "Kami pasti akan setorkan dana jaminan reklamasi itu," ungkapnya kepada anggota dewan.

Heri Candra, Ketua Komisi III, pada kesempatan itu menanyakan kepadanya, seyogyanya menyetorkan jaminan reklamasi dulu baru melakukan operasi produksi atau justru sebaliknya, seperti yang dilakukan perusahaan itu saat ini. "Seharusnya memang setor jaminan reklamasi dulu baru produksi," jawab Eko.

Selain belum menyetorkan dana jaminan reklamasi, perusahaan tersebut juga belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Perusahaan baru mengantongi izin upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan lingkungan (UPL). "Harusnya izin amdal," ungkap Heri Candra.

Di Kabupaten Batanghari, ada tiga perusahaan tambang batu bara yang sudah mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi, atau dulu dikenal dengan istilah izin eksploitasi. Ketiganya adalah PT Bangun Energi Indonesi, PT Nan Riang, dan PT BMS. Semua perusahaan itu belum memiliki izin amdal.

"Berdasarkan data yang kami miliki, belum satu perusahaan yang berproduksi sekarang yang memiliki amdal. Semua baru sebatas mengantongi izin UPL dan UKL," beber Heri Candra. Anggota dewan yang akrab dipanggil Cecep itu menyebut, berdasarkan aturan terbaru, tambang batu bara harus miliki amdal.

Yulhendri, Kepala Teknik Tambang PT Bangun Energi Indonesia, saat didatangi di kantornya, mengaku belum mengetahui apakah perusahaan itu sudah punyai amdal atau baru sebatas UPL dan UKL. "Saya masih baru disini, jadi saya belum tahu pastinya.  Saya akan cek dokumen‑dokumen yang ada," katanya.

Sementara disinggung soal dana reklamasi, managemen PT BEI mengaku jaminan reklamasi sudah lama disetorkan ke daerah. "Kalau belum menyetorkan dana jaminan reklamasi tidak mungkin pemerintah membiarkan kami beroperasi. Saya yakin itu sudah ada," kata Hendry, Manager Planning PT BEI.

Pada saat dewan mengunjungi PT Nan Riang, rombongan yang berjumlah 10 orang anggota dewan itu hanya diterima oleh seorang pengawas, yang oleh dewan dianggap tidak berkompeten memberikan keterangan terkait persoalan yang ditanyakan dewan.

Akmal, pengawas tambang tersebut, mengaku perusahaan tempatnya bekerja sudah memiliki dokumen amdal. Namun ditanya kapan terbit amdalnya, dia bilang tidak tahu. "Setahu saya sudah ada amdal, tapi saya tidak tahu kapan terbitnya. Perusahaan kami taat pada aturan," aku Akmal. 

Disela‑sela sidak, Heri Candra menjelaskan, perusahaan pertambangan batu bara diwajibkan memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) seperti yang termuat dalam undang‑undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, serta peraturan dibawahnya.

"Sesuai undang‑undang dan sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri, perusahaan batu bara wajib memiliki amdal karena dianggap potensi dampak negatif yang ditimbulkan cukup besar," kata Cecep. Selain itu, ucapnya, perusahaan juga wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi kepada Pemda.

"Saat kami hearing dengan Dinas ESDM, Kepala Dinas bilang semua sudah menyetorkan dana jaminan reklamasi. Sementara faktanya, satu perusahaan sudah mengakui belum menyetor dana itu. Kami belum mendapatkan data berapa dana jaminan reklamasi yang sudah disetor perusahaan," tuturnya.

Menindaklanjuti temuan pada sidak tersebut, Komisi III berencana memanggil kembali Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batanghari. Mereka ingin mengklarifikasi sejumlah pernyataan dinas waktu hearing dengan temuan di lapangan. "Pengawasan oleh dinas sangat lemah," ungkapnya. (ang)
Penulis: suang
Editor: deddy
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
63826 articles 5 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas