Pejabat Tebo Ramai-Ramai Minta ke Bungo

Laporan wartawan Tribun Jambi, Heru Pitra
MUARA BUNGO, TRIBUNJAMBI.COM - Berakhirnya jabatan Madjid Muaz sebagai Bupati Tebo, berdampak luas terhadap para mantan pembantunya. Sejumlah pejabat yang memegang posisi empuk di Tebo, dikabarkan ramai-ramai minta pindah ke luar daerah.

Informasinya, Kabupaten Bungo menjadi satu di antara daerah incaran para pejabat tersebut. Terutama bagi pejabat, yang telah bertugas sebelum Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan.

Kuat isu beredar, para pejabat ini minta pindah dengan dalih mengamankan posisinya. Pasalnya, jika masih bertahan di Tebo, dikhawatirkan tak akan terpakai lagi oleh bupati yang baru.

Bupati Bungo, Sudirman Zaini, saat dikonfirmasi Tribun, tidak menampik kabar tersebut. Ia mengatakan, saat ini telah ada sejumlah pejabat penting di Tebo yang mengajukan permohonan pindah ke Bungo kepada dirinya. Bahkan bupati menyebutkan, tak hanya satu pejabat, meski tak menyebutkan jumlah pasti.

Kata bupati, setidaknya ada empat pejabat setingkat eselon II dan III dari Tebo, yang mengajukan pindah ke Bungo. "Yang mengajukan banyak, ada eselon II dan III. Kalau tidak salah ada empat orang eselon II dan III," ucap bupati, Selasa (21/6).

Disinggung, alasan apa pejabat tersebut minta pindah ke Bungo, bupati mengaku tidak mengetahui persis. Tetapi, yang pasti, katanya, yang mengajukan pindah memang ada beberapa orang.

"Ya, alasannya macam-macam, biasalah. Bisa jadi efek dari Pemilukada Tebo, mungkin juga karena mereka merupakan orang asli Bungo," ucap bupati yang didampingi asisten I, Masril.

Lalu bagaimana tanggapannya terhadap usulan sejumlah pejabat Tebo tersebut. Sudirman Zaini mengatakan akan mempertimbangkan dari sejumlah aspek, di antaranya, kemampuan keuangan daerah dan kemampuan para pejabat tersebut secara individu. Pemkab Bungo akan menerima orang, apabila mampu di segi anggaran dan benar-benar mampu bekerja di bidangnya.

"Sejauh ini masih tahap seleksi, kita lihat ukuran keuangan kita dulu. Tidak mungkin kita menerima jika keuangan kita untuk membayar gaji tidak ada. Tidak mungkin kita terima jika orang yang kemampuannya lebih rendah dari yang kita punya," ucap bupati.

Meski demikian, proses perpindahan pejabat selain harus mendapat persetujuan pemerintah asal, dan yang akan menerima, juga mesti disetujui gubernur. "Prosesnya masih panjang, sekarang belum tahu, apakah diterima atau tidak," ucap bupati.